Dalam SE tersebut, diatur sejumlah langkah efisiensi energi, mulai dari penghematan penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Pada poin 2 huruf K, disebutkan bahwa ASN diminta membatasi atau mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan hingga maksimal 50 persen. ASN juga disarankan beralih menggunakan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, atau moda transportasi lain yang tidak berbasis bahan bakar fosil.

Berdasarkan pantauan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Kamis (2/4/2026), masih terlihat kendaraan dinas yang lalu lalang. Di sisi lain, kendaraan pribadi juga tampak mendominasi area parkir di lingkungan Pemprov Banten.

Kendaraan-kendaraan tersebut digunakan oleh para pegawai untuk beraktivitas dan berkantor, seiring penerapan kebijakan efisiensi yang tengah berjalan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana menjelaskan bahwa pengelolaan kendaraan dinas berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk di lingkungan BKD, kendaraan dinas masih digunakan sesuai kebutuhan sebagai penunjang kinerja.

“Kalau yang operasional, kendaraan (dinas) tidak dibawa ke rumah. Ketika ada kebutuhan dalam hal kegiatan kedinasan baru digunakan. Kami akan menyesuaikan sesuai instruksi,” katanya melalui pesan singkat Whatsapp.

Baca juga Terapkan WFH, Gubernur Diminta Hitung Dampak Penghematannya

Ia juga menilai pembatasan penggunaan kendaraan dinas tidak serta-merta harus dilakukan secara kaku. Menurutnya, ke depan pegawai kemungkinan akan beralih menggunakan angkutan umum, terutama jika akses menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) semakin baik.

Namun demikian, hal tersebut masih membutuhkan proses. Saat ini, penggunaan angkutan umum menuju KP3B dinilai belum optimal. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik di kalangan pegawai juga masih tergolong rendah.

“Masa harus dilarang (menggunakan kendaraan pribadi). Kedepan kalau akses angkutan umum ke KP3B kemungkinan pegawai akan menggunakan angkutan umum,” tuturnya. (ukt)

The post Efisiensi Energi Belum Efektif di Pemprov Banten, Kendaraan Pribadi Masih Dominan Dipakai Pegawai appeared first on banteninside.

Dalam surat edarannya Mendagri menegaskan, fokus efisiensi pada biaya operasional, meliputi biaya pegawai, Listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), air, telepon, dan omponen operasional lainnya di daerah.

Mendagri juga meminta para kepala daerah memastikan transformasi budaya kerja berjalan efektif dan efisien, bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi berdampak pada pengeluaran daerah.

Surat edaran bernomor 800.1.5/3349/SJ yang terbitkan 31 Maret 2026, mengarahkan agar kepala daerah mengalokasikan hasil penghematan anggaran untuk program prioritas pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan public, dan mendorong optimalisasi belanja daerah agar lebih produktif, memberikan dampak langsung kepada Masyarakat.

Gubernur dan jajarannya diminta untuk mengurangi perjalanan dinas dalam negeri dikurangi 50%, luar negeri dikurangi 70%,l termasuk juga mengurangi frekuensi perjalanan dan jumlah orang yang berangkat serta membatasi penggunaan kendaraan dinas maksimal hanya 50% dari penggunaan normal dan dianjurkan beralih ke menggunakan kendaraan Listrik, transportasi umum, sepeda., stau moda transportasi non–bahan bakar fosil lainnya.

Baca juga Pelantikan Pejabat Pemprov Banten : Ada yang Moncer, Ada yang Tergusur

Gubernur Banten Andra Soni, mengatakan pihaknya segera menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur tata cara pelaksanaan WFH sekaligus efisiensi energi di lingkungan Pemprov Banten.

“Menindaklanjuti edaran Mendagri terkait WFH, Insya Allah SE gubernur akan segera terbit mengatur tata cara WFH dan efisiensi energi Pemprov Banten,” ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (01/04/2026).

Andra menuturkan, Jumat ditetapkan sebagai hari WFH. Kebijakan ini bersifat teknis dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun demikian, tidak semua ASN menjalankan WFH. Pejabat eselon I dan II tetap diwajibkan bekerja dari kantor. “Eselon I dan II tidak WFH,” tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Pemprov Banten tengah menyiapkan aplikasi pemantauan yang hanya diterapkan satu kali dalam sepekan. Selain itu, akan disiapkan alat ukur untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut.

“Kita akan siapkan aplikasi untuk memantau, serta alat ukur efektivitas. Setiap OPD kita sarankan mendukung surat edaran ini,” katanya.

Selain pejabat tinggi, para pegawai yang bertugas di unit-unit layanan publik dan kedaruratan juga tidak termasuk yang WFH.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana, mengatakan sebagai bagian dari efisiensi energi, ASN juga akan diarahkan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada hari-hari tertentu.

“Akan dicoba dulu di Dinas ESDM mulai minggu depan. Staf harus menggunakan kendaraan umum, uji coba dilakukan selama satu minggu mulai Senin, lalu kita evaluasi,” ujarnya.

Ai menuturkan, selama WFH ASN tetap diwajibkan membuat laporan kinerja. Aplikasi pendukung saat ini tengah disiapkan, termasuk sistem absensi yang dilakukan secara langsung (live) dengan fitur berbagi lokasi. “Untuk absen live, tidak boleh berhenti dan harus share location,” katanya. (ukt/red)

The post Terapkan WFH, Gubernur Diminta Hitung Dampak Penghematannya appeared first on banteninside.