Protes tersebut dilakukan di depan kantor Gubernur Banten pada Senin (04/05/2026). Saat para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan apel peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Tak hanya berorasi, mahasiswa juga turut melakukan teatrikal dengan menggunakan pakaian layaknya seorang guru honorer. Mereka turut mengalungkan tulisan Rp300.000 sebagai bentuk protes terhadap minimnya perhatian terhadap guru.

Baca juga Pendidikan yang Dijual Mahal

Koordinator Umum KMS30, Tarpi Setiawan, menyebut kondisi pendidikan di Banten hingga 2026 masih menghadapi persoalan serius, terutama kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah selatan seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

“Banten sebagai provinsi industri justru menunjukkan ketimpangan pendidikan yang cukup tajam. Wilayah selatan masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sementara Kabupaten Lebak hanya 69,24. Perbedaan ini dinilai menjadi indikator bahwa pembangunan belum merata.

Selain itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Banten tercatat 9,56 tahun atau setara tingkat SMP. Di Kabupaten Pandeglang, angka tersebut hanya mencapai 7,5 tahun, dan Kabupaten Lebak 6,78 tahun. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan sudah mencapai 12,10 tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memenuhi standar wajib belajar sembilan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tak hanya itu, angka partisipasi sekolah juga mengalami penurunan pada jenjang yang lebih tinggi. Data BPS tahun 2025 mencatat Angka Partisipasi Sekolah usia 16–18 tahun sebesar 73,84 persen, sedangkan usia 19–23 tahun hanya 24,45 persen.

“Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar potensi anak putus sekolah. Ini menunjukkan ada persoalan struktural yang belum diselesaikan,” katanya.

Tarpi menilai, Program Sekolah Gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten belum mampu menyentuh akar persoalan. Program tersebut dinilai masih terbatas pada pembiayaan sekolah dan belum mencakup kebutuhan lain seperti biaya transportasi, fasilitas pendidikan, serta tekanan ekonomi keluarga.

Tarpi juga turut menyoroti kesejahteraan guru honorer. Karena Banyak guru honorer masih menghadapi pendapatan rendah, ketidakpastian status kerja, dan minimnya perlindungan.

“Pendidikan tidak hanya soal bangunan sekolah, tetapi juga kualitas hidup tenaga pendidik. Guru yang sejahtera akan berdampak pada kualitas pendidikan,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, KMS30 bersama Untirta Movement Community menilai Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati belum mampu menghadirkan keadilan pendidikan secara menyeluruh.

Mereka mendesak agar Pemprov Banten melakukan pemerataan pendidikan berkualitas, evaluasi Program Sekolah Gratis, pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkeadilan, serta peningkatan kesejahteraan guru.

“Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Negara tidak boleh membiarkan ketimpangan ini terus berlangsung,” imbuhnya. (ukt)

The post Mahasiswa Soroti Ketimpangan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru di Banten appeared first on banteninside.

Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) Serang pada Sabtu (02/05/2026), bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kembali menyadarkan kita, yang seolah lama jatuh pingsan, akan nasib pendidikan berkualitas di negeri ini. Isu tentang komersialisasi pendidikan menjadi tema yang diangkat dalam aksi mahasiswa tersebut.

Realitas pendidikan komersil di banyak kota, termasuk di Banten, ditandai fenomena sekolah berlabel “terpadu”, “unggulan”, hingga “internasional” yang berkembang pesat. Mereka menawarkan ruang kelas ber-AC, kurikulum bilingual, pendekatan karakter, hingga program keagamaan yang dikemas modern. Namun di balik itu, ada satu benang merah yang sulit diabaikan, pendidikan diposisikan sebagai produk, dan orang tua sebagai konsumen.

Baca juga IMM Serang Desak Pemda Hentikan Komersialisasi Pendidikan

Situasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ketika sekolah negeri belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kualitas, baik dari sisi fasilitas, rasio guru, hingga inovasi pembelajara, maka ruang kosong itu diisi oleh mekanisme pasar. Masalahnya, logika pasar tidak mengenal keadilan sosial. Ia hanya mengenal daya beli. Siapa mampu membayar, dia mendapat akses terbaik. Sebaliknya, siapa tidak, harus puas dengan pilihan yang ada. Pendidikan seolah menjadi produk jualan samara dengan tagline ada uang, ada kualitas.

Di titik inilah kita perlu kembali pada fondasi pemikiran pendidikan bangsa. Ki Hajar Dewantara sejak awal telah menegaskan bahwa pendidikan adalah proses memerdekakan manusia. Bukan sekadar transfer ilmu, apalagi transaksi jasa. Melalui konsep sistem among, guru ditempatkan sebagai pembimbing yang menuntun tumbuhnya potensi peserta didik, bukan “penyedia layanan” dalam relasi pasar. Filosofi “tut wuri handayani” bukan sekadar slogan, tetapi penegasan bahwa pendidikan harus memanusiakan, bukan mengkomersialkan.

Hal serupa juga tercermin dalam gagasan Ahmad Dahlan sang pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Pendidikan, dalam pandangannya, adalah jalan pencerahan dan pembaruan sosial. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menekankan pentingnya amal nyata. Sekolah bukan tempat mencetak status sosial, tetapi ruang membentuk manusia berakhlak, rasional, dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan harus menjangkau luas, bukan eksklusif bagi mereka yang mampu membayar mahal.

Jika kedua tokoh ini kita benturkan dengan realitas hari ini, kontrasnya terasa tajam. Pendidikan yang mereka bayangkan adalah alat pembebasan, sementara yang berkembang kini, dalam banyak kasus, justru mendekati alat segmentasi sosial. Sekolah-sekolah elit menjadi simbol prestise, bukan sekadar tempat belajar. Biaya masuk yang tinggi seolah menjadi “filter alami” yang memisahkan siapa yang layak mendapat kualitas dan siapa yang tidak.

Tentu tidak adil jika semua sekolah swasta disamaratakan sebagai entitas profit semata. Banyak yang lahir dari idealisme dan berupaya menjaga mutu secara serius. Namun tanpa regulasi yang tegas dan keberpihakan negara yang kuat, orientasi pasar akan selalu lebih dominan. Pendidikan yang semestinya menjadi hak dasar, perlahan bergeser menjadi privilese.

Kita bukan sedang memusuhi sekolah swasta, melainkan coba mengingatkan bahwa negara tidak boleh abai. Penguatan sekolah negeri harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar program jangka pendek yang tambal sulam. Standar mutu harus ditegakkan secara adil, baik untuk negeri maupun swasta. Transparansi biaya di sekolah swasta juga perlu diawasi agar tidak menjelma menjadi praktik eksploitatif berkedok kualitas.

Lebih dari itu, kita perlu mengembalikan arah pendidikan pada relnya, yakni membentuk manusia, bukan pasar. Sebab ketika pendidikan sepenuhnya tunduk pada logika komersial, yang hilang bukan hanya akses bagi yang lemah, tetapi juga makna itu sendiri.

Jika tidak, kita hanya sedang membangun dua dunia yang terpisah, satu dunia bagi mereka yang mampu membeli masa depan, dan satu lagi bagi mereka yang harus menerimanya dengan apa adanya. (***)

The post Pendidikan yang Dijual Mahal appeared first on banteninside.