Namun, jika mencermati dinamika yang berkembang, pada pelantikan ini kita justru bertanya, apakah meritokrasi benar-benar dijalankan, atau hanya menjadi jargon administratif?

Secara konseptual, pendekatan manajemen talenta menuntut proses seleksi berbasis kompetensi, rekam jejak, dan kinerja terukur yang membuat setiap promosi jabatan dapat ditelusuri, mengapa seseorang dipilih, apa keunggulannya, dan bagaimana relevansinya dengan posisi yang diemban. Di sinilah, kita ingin transparansi tidak hanya sekadar pelengkap tapi menjadi kunci.

Baca juga Pelantikan Pejabat Pemprov Banten : Ada yang Moncer, Ada yang Tergusur

Praktiknya? Pelantikan kali ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Indikasi yang muncul menunjukkan adanya pola penempatan yang tidak sepenuhnya berbasis kesesuaian kompetensi. 

Dalam sejumlah kasus, kita bisa melihat ada pola promosi yang memperlihatkan kecenderungan linier namun patut dipertanyakan. Beberapa pejabat yang mengalami kenaikan jabatan memang memiliki jalur karier yang tampak rapi secara administratif, namun kapasitasnya masih menuai keraguan di internal birokrasi. Lebih jauh, terdapat indikasi bahwa relasi personal dalam lintasan sosial yang panjang turut membentuk sikap penentu kebijakan dalam penempatan jabatan.

Jika pola ini berdiri sendiri, mungkin dapat dianggap sebagai kebetulan. Namun ketika muncul berulang dalam satu momentum pelantikan, kita berhak mempertanyakan apakah proses yang terjadi benar-benar berlandaskan prinsip merit, atau justru dipengaruhi oleh jejaring sosial yang tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan organisasi.

Persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Birokrasi adalah mesin utama dalam menjalankan kebijakan publik. Ketika posisi strategis diisi oleh individu yang tidak sepenuhnya selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka risiko kegagalan program meningkat. Kebijakan yang baik di tingkat perencanaan bisa kehilangan daya dorong di tingkat implementasi. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, dampak psikologis di internal ASN juga tidak kalah signifikan. Aparatur yang selama ini bekerja keras, meningkatkan kapasitas diri, dan menjaga kinerja, dapat kehilangan motivasi ketika melihat promosi jabatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh prestasi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka budaya kerja profesional yang sedang dibangun berpotensi mengalami kemunduran. ASN bisa terjebak pada pola adaptasi yang keliru, yakni, mengutamakan kedekatan dibanding kompetensi.

Pemerintah Provinsi Banten tentu memiliki kesempatan untuk membantah semua dugaan ini. Namun bantahan semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pembuktian melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui bagaimana proses seleksi dilakukan, indikator apa yang digunakan, serta bagaimana hasil penilaian kompetensi dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Momentum pelantikan ini seharusnya menjadi titik awal untuk memperkuat kepercayaan, bukan sebaliknya. Jika manajemen talenta menjadi komitmen, maka implementasinya harus terlihat jelas, terukur, dan dapat diuji. Tanpa itu, istilah tersebut hanya akan menjadi retorika yang kehilangan makna.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka narasi bahwa seluruh proses pengangkatan pejabat telah berbasis manajemen talenta bukan hanya akan kehilangan legitimasi, tetapi berpotensi menjadi bahan olok-olok dan memicu sinisme di kalangan ASN itu sendiri.

Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi bukan pada merumuskan konsep, melainkan pada konsistensi menjalankannya. Banten tidak kekurangan regulasi atau pedoman. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menegakkan prinsip, bahkan ketika harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih pragmatis.

Pelantikan 31 Maret 2026 telah berlangsung. Kini, yang tersisa bukan sekadar bagaimana publik menilai, tetapi bagaimana pemerintah membuktikan. Apakah ini langkah awal menuju birokrasi profesional, atau justru pengulangan pola lama dalam wajah yang baru? Kepercayaan publik tidak dibangun dari seremoni, melainkan dari keberanian untuk konsisten antara kata dan tindakan. (***)

The post Manajemen Talenta Sekadar Jargon?  appeared first on banteninside.

Berdasarkan daftar nama pejabat yang dilantik, tampak sejumlah pejabat eselon III yang digeser ke jabatan baru mereka. Ada yang menempati posisi “basah” di jabatan barunya, ada pula yang terpental ke posisi “kasta rendah” meski tetap di eselon III. Ada pula yang  pejabat eselon III yang tergusur oleh anak buahnya yang dapat promosi.

Nama Rita Praweswari yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terpental ke Dinas Sosial menduduki posisi Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, posisinya di Bapenda digantikan Ahmad Thamrin.

Ahmad Thamrin sebelumnya menjabat Kepala Bagian di Biro Organisasi dan sempat menjabat Plt Kepala Biro Organisasi. Diketahui, Thamrin akan memasuki masa pensiun bulan April mendatang. Sedangkan posisi Tahamrin di Biro Organisasi diduduki pejabat fungsional muda yang dapat promosi yakni, Faujia Dos Santos, alumni sekolah kedinasan pemerintahan dalam negeri.

Baca juga Manajemen Talenta, Mau Ideal atau Transaksional?

Faujia Dos Santos tidak sendiri. Beberapa alumni sekolah kedinasan pemerinatahan dalam negeri lainnya juga mendapat promosi, yaitu Ade Ifan Anshori, Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Andi Julianto, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata,

Rizal Marthias Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Banten, lalu Dianawati Sugandi menjadi Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Kemudian, Indah Pusparani, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Biro Umum, dan Anita Widiastuti.Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Banten.

Pejabat eselon III yang juga terpental adalah Linda Rohyati Fatimah yang harus hengkang menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Banten, karena posisi lamanya yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Banten diduduki Ratu Niken Soraya yang sebelumny apejabat fungsional muda Dinas Pariwisata.

Ada pula nama Agus Santoso Effendi Guruh Agung yang tergusur dari jabatan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Banten menjadi Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Banten, karena posisi lamanya digantikan kepada Anita Widiastuti.

Pejabat yang juga mendapat promosi adalah Sofyan Nuryaman, yang sebelumnya Kepala Sub Bagian Program Evaluasi menjadi Kepala Bidang Ekosistem Pemerintahan Digital Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Ada juga nama Ibud Sihabudin dilantik sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang sebelumnya pejabat fungsional muda di instansi yang sama. Juga nama Suryana yang sebelumnya pejabat fungsional muda Sekretariat DPRD Banten dilantik menjadi Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Kedua orang ini bekas anakbuah Sekda Banten Deden Apriandhi saat  menjabat Sekretaris DPRD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menjelaskan bahwa dari total 132 pejabat yang dilantik, sebanyak 68 di antaranya merupakan promosi jabatan baik ke eselon III maupun IV.

Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat puluhan jabatan yang belum terisi pejabat definitif. “Kita belum hitung total, sekitar 50-60 orang yang masih Plt,” katanya.

Sementara itu, Andra Soni mengakui, kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal 2025, Pemprov Banten mulai menerapkan sistem manajemen talenta untuk memperbaiki proses mutasi dan pengisian jabatan.

“Ini seingat saya setelah beberapa tahun kita mengalami kekosongan jabatan menjadi perhatian masyarakat. Sejak 2025 awal kita sudah menggunakan manajemen talenta dalam proses mutasi atau pengisian jabatan, kita akan terus evaluasi sistem yang kita gunakan ini,” ujarnya. (ukt/red)

The post Pelantikan Pejabat Pemprov Banten : Ada yang Moncer, Ada yang Tergusur appeared first on banteninside.