Perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri kembali hadir sebagai wacana publik yang nyaris rutin dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Tahun ini, ketika Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 melalui sidang isbat, sebagian umat Islam memilih mengikuti perhitungan lain yang telah lama menjadi pedoman organisasinya.

Di tengah situasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia melalui Cholil Nafis menyampaikan bahwa penetapan Idulfitri di luar keputusan pemerintah dinilai haram demi menjaga persatuan. Pernyataan ini penting sebagai penegasan otoritas, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana otoritas dapat berjalan beriringan dengan keragaman ijtihad dalam Islam?

Dalam sejarahnya, Islam tidak pernah tumbuh dalam ruang yang seragam. Perbedaan pandangan merupakan bagian inheren dari tradisi keilmuan yang hidup. Penentuan awal bulan hijriah, termasuk Idulfitri, adalah wilayah ijtihad yang sejak lama membuka ruang bagi beragam pendekatan. Metode rukyat dan hisab berkembang berdampingan sebagai hasil dari upaya memahami teks dan realitas secara kontekstual.

Dalam konteks ini, metode hisab wujudul hilal yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak dapat dipandang sekadar sebagai pilihan teknis. Ia merupakan hasil ijtihad kolektif yang lahir dari proses keilmuan yang panjang, dengan mengintegrasikan dalil keagamaan dan pendekatan astronomi modern. Bagi warga Muhammadiyah, mengikuti keputusan tersebut adalah bentuk ketaatan berorganisasi sekaligus penghormatan terhadap otoritas keilmuan.

Baca juga Amnesty Internasional Minta 12 Tahanan Politik di Kota Serang Dibebaskan

Di sinilah letak persoalan yang perlu didudukkan secara jernih. Perbedaan dalam perkara yang bersifat furuiyyah tidak seharusnya ditarik ke dalam wilayah penilaian yang absolut. Menggunakan kategori haram untuk perbedaan ijtihad berpotensi menimbulkan penyempitan makna agama itu sendiri. Dalam masyarakat yang majemuk, diksi keagamaan yang keras tidak hanya berdampak teologis, tetapi juga sosial, karena dapat memicu stigma dan memperlebar jarak antarkelompok.

Padahal, dalam tradisi Islam klasik, perbedaan justru menjadi ruang dialektika yang produktif. Para ulama besar menunjukkan keluasan pandangan dengan mengakui kemungkinan kebenaran pada pendapat lain. Perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai keniscayaan yang memperkaya khazanah pemikiran.

Di sisi lain, peran negara dalam menetapkan hari besar keagamaan tetap memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan upaya menjaga keteraturan sosial dan menyediakan pedoman bersama bagi masyarakat luas. Dalam kerangka kehidupan berbangsa, hal ini penting untuk mencegah potensi disintegrasi.

Namun demikian, menjaga keteraturan tidak harus berarti meniadakan keragaman. Ketaatan kepada negara dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap perbedaan ijtihad. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, melainkan dikelola dalam kerangka etika sosial yang matang.

Polemik Lebaran beda pada akhirnya tidak sekadar menyangkut soal kalender keagamaan, melainkan mencerminkan kualitas keberagamaan kita. Apakah kita mampu bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan, atau justru terjebak dalam klaim kebenaran yang sempit?

Pertanyaan ini menjadi relevan jika dikaitkan dengan makna Idulfitri itu sendiri. Setelah sebulan penuh menjalani Ramadhan, umat Islam diharapkan mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi, yang tercermin dalam sikap sabar, rendah hati, dan terbuka terhadap perbedaan. Jika perbedaan kecil dalam hal ijtihad saja memicu konflik, maka ada yang perlu dievaluasi dari proses keberagamaan kita.

Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, kemampuan mengelola perbedaan internal umat Islam juga memiliki implikasi terhadap hubungan antaragama. Indonesia sebagai negara plural membutuhkan contoh konkret tentang bagaimana perbedaan dapat dikelola secara damai. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber harmoni, bukan konflik.

Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini bukanlah penegasan kebenaran yang berlebihan, melainkan penguatan etika dalam beragama. Etika yang mampu membedakan antara yang prinsip dan yang cabang, antara yang absolut dan yang relatif. Etika yang tidak mudah menghakimi, tetapi tetap berpegang pada keyakinan dengan cara yang arif.

Meyakini hisab wujudul hilal sebagai keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah bagian dari ketaatan dalam berijtihad. Mengikuti keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah bagian dari ketaatan sosial. Sementara itu, menghormati perbedaan adalah bagian dari akhlak yang menjadi inti ajaran Islam.

Akhirnya, Idulfitri bukan hanya tentang kapan ia dirayakan, tetapi bagaimana ia dimaknai. Ia adalah momentum untuk kembali kepada fitrah, kepada kejernihan hati dan kematangan sikap. Dalam suasana itulah, perbedaan seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan ruang pembelajaran untuk menjadi umat yang lebih dewasa.

Lebaran boleh berbeda, tetapi persaudaraan tidak boleh retak. Sebab, kemenangan sejati bukan terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan menjaga kebersamaan di tengah perbedaan.

The post Lebaran Beda dan Etika Kedewasaan Beragama appeared first on banteninside.

Bagi kita, momentum Lebaran memperjelas kontras yang selama ini kerap tersembunyi dalam rutinitas birokrasi. Di satu sisi, pemerintah daerah menampilkan berbagai program bantuan sosial, operasi pasar, hingga layanan publik temporer yang ditingkatkan. Namun di sisi lain, persoalan mendasar seperti kemiskinan struktural, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah di Banten masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang belum terselesaikan.

Wilayah selatan Banten, seperti Pandeglang dan Lebak, masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar. Sementara di wilayah utara seperti Tangerang dan Cilegon, pertumbuhan industri tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dari sudut pandang kita sebagai warga, Lebaran menjadi cermin yang jujur, ketika sebagian masyarakat dapat merayakan dengan layak, sebagian lainnya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok.

Baca juga Teror Air Keras dan Peringatan bagi Demokrasi Kita

Kepemimpinan rakyat di tingkat provinsi seharusnya tidak terjebak pada pendekatan seremonial. Program-program yang digencarkan saat menjelang Lebaran sering kali bersifat reaktif dan jangka pendek. Kita sebagai publik dapat melihat bahwa yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan. Bantuan pangan, misalnya, penting dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup tanpa strategi penguatan ekonomi lokal yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

Lebaran juga menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola anggaran daerah. Dari perspektif kita sebagai warga, penting untuk mempertanyakan, apakah belanja publik benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak? Atau justru terserap dalam program-program yang minim dampak langsung? Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, karena kita berhak mengetahui ke mana arah kebijakan dan anggaran yang dikelola atas nama publik.

Di sisi lain, semangat silaturahmi yang menguat saat Lebaran seharusnya dimaknai lebih dari sekadar tradisi. Bagi kita, ini adalah pengingat bahwa kepemimpinan yang responsif lahir dari kemampuan mendengar, bukan sekadar berbicara. Interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat menjadi ruang penting untuk menjembatani kebijakan dengan realitas di lapangan.

Lebih jauh, dinamika politik lokal di Banten yang kerap diwarnai kepentingan jangka pendek juga menjadi perhatian kita bersama. Lebaran seharusnya menjadi jeda reflektif bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menghadirkan kesejahteraan. Kita dapat menilai bahwa jika politik terus didorong oleh logika elektoral semata, maka kebijakan yang lahir cenderung populis namun tidak solutif.

Pada akhirnya, Lebaran di Banten harus dimaknai sebagai ujian moral bagi kepemimpinan daerah, sekaligus refleksi bagi kita sebagai bagian dari masyarakat. Apakah para pemimpin benar-benar hadir sebagai pelayan rakyat, atau sekadar pengelola kekuasaan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada pidato atau seremoni, tetapi pada keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, meski tidak selalu populer.

Jika nilai-nilai Lebaran, kejujuran, empati, dan keadilan benar-benar dihayati, maka kita tidak hanya merayakan hari raya, tetapi juga merawat harapan akan hadirnya pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. (***)

The post Lebaran Sebagai Ujian Kepemimpinan Rakyat appeared first on banteninside.

Hingga saat ini, program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 1,06 juta pengguna jasa di berbagai lintasan penyeberangan nasional.

Program stimulus berupa potongan hingga 100% tarif jasa pelabuhan atau setara sekitar 21,9% dari total tarif penyeberangan ini merupakan bagian dari dukungan ASDP terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan perjalanan yang lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat.

Mengutip asdp.id, Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa program ini masih memiliki kuota yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. “Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan arus balik sejak dini dan segera melakukan pemesanan tiket melalui Ferizy. Kuota program ini masih tersedia luas, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan perjalanan yang lebih hemat,” ujarnya.

Baca juga Empat Pelabuhan di Banten Disiapkan Untuk Urai Arus Mudik 2026

Hingga 18 Maret 2026 pukul 23:59 WIB, realisasi penyerapan stimulus tercatat mencapai Rp10,5 miliar atau sekitar 29,58% dari target, dengan jumlah pengguna jasa mencapai 44,43%. Perbedaan persentase ini dipengaruhi oleh variasi jenis kendaraan dan lintasan yang memanfaatkan program stimulus.

Program ini berlaku di 7 lintasan dan 14 pelabuhan, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kupang–Rote, Kupang–Kalabahi, Kupang–Hansisi, serta Galala–Namlea. Dengan cakupan nasional tersebut, penyerapan program terus bergerak dinamis mengikuti pola pergerakan masyarakat di masing-masing wilayah.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, distribusi arus mudik juga terpantau lebih merata. Pada lintasan Jawa–Sumatera, berdasarkan data Posko Merak (Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara) selama periode H-1 Lebaran (20 Maret 2026), tercatat sebanyak 20,540 penumpang menyeberang atau turun 33,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 30,885 orang. Sementara itu, total kendaraan tercatat 6,203 unit atau turun 31,6% dibandingkan tahun lalu sebanyak 9,066 unit.

Terdistribusi Merata

Penurunan pada periode H-1 ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah melakukan perjalanan lebih awal, sehingga arus mudik dapat terdistribusi merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu. Untuk menjaga kelancaran layanan, ASDP mengoperasikan 28 hingga 33 kapal per hari secara fleksibel sesuai tingkat kepadatan. Kebijakan delaying system juga diterapkan di sejumlah buffer zone guna mengatur arus kendaraan, dengan dukungan 1,185 personel di Merak dan 741 personel di Bakauheni.

Dari sisi layanan digital, ASDP terus mengoptimalkan platform Ferizy yang memungkinkan masyarakat melakukan pembelian tiket hingga H-60 sebelum keberangkatan. Tiket dapat diterima secara praktis melalui WhatsApp maupun email dengan berbagai pilihan metode pembayaran digital.

Secara kumulatif, pergerakan penumpang dari Jawa ke Sumatera pada periode H-10 hingga H-1 tercatat sebanyak 817,456 orang atau naik 2,4% dibandingkan tahun lalu sebanyak 798,141 orang. Total kendaraan mencapai 218,218 unit atau meningkat 7,7% dibandingkan 202,588 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, arus dari Sumatera ke Jawa tercatat sebanyak 386,942 penumpang atau naik 3,9% dibandingkan tahun lalu sebanyak 372,547 orang, dengan total kendaraan mencapai 79,404 unit atau meningkat 9% dibandingkan 72,869 unit tahun lalu.

ASDP mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus ini dengan merencanakan perjalanan lebih awal serta memastikan telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa, baik pada arus mudik maupun arus balik. (red)

The post ASDP Masih Buka Program Diskon Tarif Penyebrangan untuk Arus Balik appeared first on banteninside.

Ribuan warga dari anak-anak hingga orang tua, tumpah ruah ke jalan. Berjalan beriringan dalam pawai obor dan takbir keliling. Dentuman beduk dan bunyi kentongan berpadu dengan takbir yang menggema, menghidupkan malam yang sarat makna.

Tak hanya membawa obor, sebagian warga tampil dengan kreativitas unik. Ada yang berdandan menyerupai hantu, ada pula yang mengenakan riasan pengantin, menambah warna dalam tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun ini. Tawa dan sorak-sorai pun sesekali pecah, mencairkan suasana tanpa menghilangkan kekhidmatan malam kemenangan.

Bagi Nurasiah, salah satu warga setempat, momen ini selalu dinantikan setiap tahun. Baginya, pawai obor bukan sekadar tradisi, tetapi juga ruang untuk merajut kebersamaan.

“Senang saja, soalnya ini rutin setiap tahun saat malam takbir Lebaran,” ujarnya di sela-sela takbir keliling, Jumat (20/03/2026).

Baca juga Salah Urus Prioritas Pembangunan Jalan

Hal senada disampaikan Wawan, warga lainnya, yang menegaskan bahwa kegiatan ini lahir dari semangat gotong royong masyarakat. Tanpa campur tangan pihak luar, seluruh rangkaian acara digagas dan dibiayai secara swadaya.

“Ini swadaya masyarakat. Jadi setiap rumah iuran untuk beli minyak tanah sama kembang api,” ungkapnya.

Di tengah arus modernisasi yang kian deras, tradisi pawai obor di Kampung Dukuh tetap bertahan. Ia menjadi penanda bahwa nilai kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal masih hidup di tengah masyarakat.

Penulis, Ukat Saukatudin, jurnalis banteninside.co.id

The post Cahaya Obor di Malam Takbir: Tradisi Warga Dukuh Carita Menyambut Idulfitri 2026 appeared first on banteninside.