Itu dilaporkan oleh Sanim (58), warga Kampung Kuranji Kidul yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Laporan itu tercatat dengan nomor STPL/246/VI/SPKT II.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN dengan sangkaan Pasal 492 dan/atau 486 dan/atau 392 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.‎‎

Dalam surat tanda penerimaan laporan, disebutkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu Maret 2025 hingga Juni 2026 dengan terlapor atas nama Budi Rustandi yang merupakan Walikota Serang.‎‎

Sanim mengatakan, jalur hukum dipilih setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Menurutnya, Budi Rustandi sempat berjanji akan menyelesaikan persoalan lahan tersebut melalui pembayaran kepada pihak keluarga.

‎‎”Awalnya saya tidak mau lapor. Tapi Pak Budi ingkar janji. Katanya mau membayar supaya cepat selesai, tapi akhirnya tidak ada pembayaran. Justru muncul sertifikat,” kata Sanim saat dikonfirmasi, Senin (22/06/2026).‎‎

Menurut Sanim, terbitnya sertifikat atas lahan tersebut menjadi persoalan baru lantaran dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga yang mengklaim sebagai pemilik tanah.‎‎

Sanim menyebut, lahan yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 4.070 meter persegi. Sebagian lahan telah digunakan untuk bangunan SDN Kuranji, sedangkan sekitar 1.450 meter persegi disebut masih menjadi hak ahli waris.

‎‎Ia mengklaim, tanah itu merupakan warisan keluarga dari kakeknya. Setelah sang kakek meninggal dunia pada 1975, lahan tersebut masih dikelola keluarga sebelum sebagian digunakan untuk pembangunan sekolah Inpres sekitar tahun 1977.‎‎

“Kita orang kampung, takut lah sama pemerintah. Tapi sekarang saya merasa benar, jadi saya ikuti terus jalur yang benar,” ujarnya.‎‎

Sanim juga mengatakan, tidak pernah ada proses jual beli maupun pelepasan hak atas tanah tersebut oleh pihak keluarga.

‎”Tidak pernah ada kesepakatan jual beli, tidak ada segel. Keluarga saya tidak pernah tanda tangan, jempol tangan maupun jempol kaki tidak ada sama sekali,” tegasnya.

‎‎Selain menempuh jalur pidana, Sanim mengaku tengah menyiapkan gugatan perdata terkait sertifikat yang telah terbit atas lahan tersebut. Ia berharap persoalan bisa diselesaikan melalui pembayaran ganti rugi.

‎‎”Keinginan saya sebenarnya sederhana, Pak Budi bayar, saya cabut laporan. Saya tidak mau bertele-tele, ingin cepat selesai,” katanya.‎‎

Berdasarkan harga tanah di sekitar lokasi, Sanim memperkirakan nilai lahan yang diklaim keluarganya mencapai lebih dari Rp4 miliar.‎‎Ia juga mengaku kecewa lantaran persoalan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu belum menemukan penyelesaian.

‎‎”Katanya mau dibereskan, tapi sampai sekarang tidak ada. Kecewa sekali,” ungkapnya.‎‎

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, Subagyo mengaku belum mengetahui secara rinci pokok persoalan yang dilaporkan.

‎‎”Mohon maaf, saya belum tahu pokok perkaranya, jadi belum bisa memberikan konfirmasi,” ujar Subagyo melalui pesan singkat.‎‎

Sengketa lahan SDN Kuranji diketahui bukan kali pertama mencuat. Pada September 2023, sekolah tersebut sempat disegel oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah. ‎‎Persoalan kepemilikan tanah itu pun sempat menjadi perhatian publik dan belum menemukan titik penyelesaian hingga kini. (ukt)

The post ‎Walikota Serang Dipolisikan Terkait Sengketa Lahan SDN Kuranji appeared first on banteninside.