Hal tersebut disuarakan melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis, (02/04/2026) di Alun-alun Barat Kota Serang.

Koordinator aliansi, Tubagus Fajri Ramadhan, menegaskan bahwa aktivis bukanlah kriminal, melainkan bagian dari suara rakyat yang harus dilindungi.

“Mahasiswa tidak boleh diam. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka kami hadir untuk mengingatkan dan mengawal,” katanya.

Baca juga Serangan Terhadap Andrie Yunus Dinilai Ancaman Bagi Demokrasi

Fajri menyoroti berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis, termasuk penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus dan. Mereka mendesak agar pelaku beserta aktor intelektualnya segera diusut tuntas dan diproses melalui peradilan umum (sipil), bukan peradilan militer.

Selain itu, Fajri menegaskan pentingnya reformasi institusi kepolisian sebagai langkah untuk memperkuat profesionalitas aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, tanpa membedakan status, jabatan, maupun latar belakang siapa pun.

Fajri turut mendesak pembebasan seluruh tahanan politik, termasuk 12 aktivis di Kota Serang yang dinilai masih mengalami kriminalisasi.

“Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul harus dijamin, serta menolak segala bentuk tindakan represif yang membatasi ruang demokrasi,” tegasnya.

Aliansi BEM Serang Raya menegaskan keberpihakannya pada keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Aksi Kamisan disebut bukan sekadar simbol, tetapi bentuk konsistensi mahasiswa dalam mengawal setiap pelanggaran HAM hingga keadilan benar-benar ditegakkan. (ukt)

The post Solidaritas Untuk Andrie Yunus dan Tahanan Politik di Kota Serang, BEM Serang Raya Tegaskan Aktivis Bukan Kriminal appeared first on banteninside.

Sebelumnya, LPSK telah memberikan perlindungan darurat kepada terlindung AY sejak 13 hingga 16 Maret 2026, dengan memberikan program layanan berupa bantuan medis serta perlindungan fisik melalui pengamanan melekat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dengan diputusnya penerimaan permohonan tersebut, korban, saksi, dan keluarga korban kini memperoleh program perlindungan secara menyeluruh dari LPSK.

Mengutip lpskgo.id, Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa LPSK memutuskan korban, saksi, dan keluarga korban dalam perkara ini memerlukan perlindungan untuk menjamin keselamatan mereka serta memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan.

“Pada Senin, 16 Maret 2026, LPSK melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada AY sebagai korban berupa perlindungan fisik melalui pengamanan melekat, fasilitasi bantuan medis, serta pemenuhan hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Dalam keputusan tersebut, LPSK juga memberikan bantuan dan/atau perlindungan kepada keluarga korban serta perlindungan kepada saksi terkait,” tegas Achmadi.

Baca juga Teror Air Keras dan Peringatan bagi Demokrasi Kita

Perlindungan yang diberikan kepada korban AY meliputi perlindungan fisik berupa pengamanan melekat, pemenuhan hak prosedural dalam proses peradilan, serta bantuan medis berupa perawatan medis reguler.

Sementara itu, saksi memperoleh perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural guna memastikan saksi dapat memberikan keterangan secara aman selama proses hukum berlangsung. Adapun anggota keluarga korban memperoleh perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan biaya hidup sementara, serta penggantian biaya kediaman sementara atau rumah aman.

Program perlindungan tersebut diberikan untuk jangka waktu enam bulan sejak penandatanganan pernyataan kesediaan dan/atau perjanjian perlindungan, dan dapat diperpanjang atau disesuaikan sesuai kebutuhan serta perkembangan penanganan perkara.

LPSK menegaskan bahwa pemberian perlindungan ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keselamatan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban selama proses hukum berlangsung.

Achmadi menilai, kasus penyiraman air keras ini merupakan peristiwa serius yang harus segera diungkap dan diproses secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses tersebut, saksi dan korban harus mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk bagi para pembela hak asasi manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi yang berperan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di berbagai sektor dan isu.

Dalam proses penelaahan permohonan tersebut, LPSK telah melakukan asesmen terhadap tingkat ancaman yang dihadapi para pemohon, termasuk kebutuhan pemulihan bagi terlindung serta dukungan terhadap keluarga yang terdampak akibat tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut, Achmadi menekankan bahwa LPSK mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap AY yang merupakan perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

LPSK juga terus melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum (APH) serta instansi terkait guna memastikan pemberian perlindungan terhadap korban, saksi, dan keluarga korban berjalan optimal sekaligus mendukung proses penanganan perkara secara efektif. Ia pun mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui atau memiliki informasi penting terkait peristiwa tersebut agar tidak ragu memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta menegaskan kesiapan untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang bersedia memberikan kesaksian (red)

The post LPSK Beri Perlindungan bagi Korban, Saksi, dan Keluarga Aktivis KontraS appeared first on banteninside.

Peristiwa itu terjadi malam hari di kawasan Salemba, setelah Andrie Yunus menghadiri kegiatan diskusi dan perekaman siniar di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dua orang yang diduga pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dan dengan cepat menyiramkan cairan kimia sebelum melarikan diri dari lokasi.

Akibat serangan tersebut, Andrie Yunus mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuh. Laporan medis menyebutkan luka bakar mencapai sekitar 24 persen, dengan bagian tubuh yang terdampak meliputi tangan, dada, serta area wajah dan mata. Ia kemudian harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Baca juga KontraS Desak Pelaku Penyiraman Air Keras Kepada Andrie Yunus Diusut Tuntas

Kita berhak marah atas tindakan pengecut yang dilakukan para peneror terhadap Andrie Yunus. Kecaman keras layak disuarakan dan tuntutan pengusutan secara tuntas pantaslah digelorakan.

Aparat kepolisian menyatakan telah melakukan penyelidikan. Olah tempat kejadian perkara dilakukan, saksi-saksi diperiksa, dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi ditelusuri. Kita tentu berharap langkah-langkah ini benar-benar mengarah pada pengungkapan pelaku, bukan sekadar prosedur formal yang berhenti di tengah jalan. Pengungkapan yang menyentuh bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga kemungkinan aktor intelektual di balik serangan, menjadi ujian penting bagi penegakan hukum kita.

Serangan ini mengingatkan kita pada peristiwa yang masih lekat dalam ingatan public, yakni, penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, pada 11 April 2017. Saat itu Novel diserang ketika pulang dari salat Subuh di dekat rumahnya. Dua pelaku menyiramkan cairan asam ke wajahnya dari atas sepeda motor.

Akibat serangan tersebut, Novel Baswedan mengalami kerusakan serius pada wajah dan matanya, bahkan kehilangan sebagian penglihatan pada salah satu mata. Kasus itu baru terungkap hampir tiga tahun kemudian ketika dua pelaku ditangkap dan diadili. Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan satu tahun enam bulan kepada para pelaku.

Dua peristiwa ini menunjukkan pola yang tidak bisa kita abaikan. Serangan dilakukan secara cepat, menggunakan sepeda motor, dan menyasar individu yang dikenal aktif di ruang public, baik dalam penegakan hukum maupun advokasi hak asasi manusia. Metode yang dipakai juga sama, yaitu cairan kimia yang dampaknya permanen dan menyakitkan.

Di sinilah kita perlu bersikap waspada. Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu yang berjalan rutin, tetapi juga dari keamanan ruang publik bagi mereka yang menyuarakan kritik, melakukan pengawasan, dan memperjuangkan keadilan. Jika kekerasan seperti ini dibiarkan, rasa takut dapat dengan mudah merambat ke ruang-ruang advokasi dan masyarakat sipil.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan kecaman terhadap serangan tersebut. Para aktivis juga menyatakan akan mengawal proses hukum secara ketat. Langkah strategis yang mereka tempuh antara lain memperkuat solidaritas antarorganisasi, memastikan proses penyelidikan berjalan transparan, serta terus mendorong aparat agar mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Bagi kita, publik, peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan kewaspadaan bersama. Kekerasan terhadap satu aktivis tidak pernah benar-benar berhenti pada satu orang saja. Ia selalu membawa pesan yang lebih luas, pesan intimidasi kepada siapa pun yang berani bersuara.

Karena itu kita tidak boleh menganggap peristiwa ini sekadar tindak kriminal biasa. Kita perlu terus mengawasi bagaimana aparat bekerja, bagaimana proses hukum berjalan, dan apakah kebenaran benar-benar diungkap sampai ke akarnya.

Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan hukum yang tegas, tetapi juga keberanian masyarakat untuk tetap menjaga ruang kebebasan. Serangan air keras terhadap aktivis adalah peringatan keras bagi kita semua, ruang demokrasi bisa menyempit kapan saja jika kita lengah menjaganya. (***)

The post Teror Air Keras dan Peringatan bagi Demokrasi Kita appeared first on banteninside.