Mengutip dpr.go.id, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah menegaskan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada di tangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Diketahui, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pembagian kewenangan yang jelas, yaitu SMA, SMK, dan SLB dikelola oleh Pemerintah Provinsi; sedangkan PAUD, SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peralihan ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan tingkat menengah

Baca juga Komisi II DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026

Karena itu, pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan.

“Pendidikan tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan penjaminan mutu pendidikan,” ujar Himmatul Aliyah dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (16/04/2026).

Ia menjelaskan, TKA mulai diberlakukan secara nasional pada 2025 melalui regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada pelaksanaan jenjang SMA/SMK sederajat tahun lalu, sebanyak 3.475.896 siswa dari 43.918 sekolah mengikuti ujian tersebut.

“Tingginya antusiasme peserta secara nasional menandakan kesiapan ekosistem pendidikan kita untuk melaksanakan TKA,” ujarnya.

Namun, di Lampung partisipasi sekolah pada TKA jenjang SMA/SMK sederajat tahun 2025 baru mencapai 84,27 persen dan menempati peringkat ke-25 dari 38 provinsi secara nasional. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

“Pelaksanaan TKA di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi partisipasi sekolah maupun capaian hasil peserta didik,” ucapnya.

Ia juga menyinggung hasil TKA di sejumlah wilayah. Di Lampung Timur dan Kota Metro, dari 4.671 peserta hanya 643 siswa atau sekitar 14 persen yang dinyatakan lolos. Sementara di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, dari 8.118 peserta hanya 878 siswa atau sekitar 10,8 persen yang lolos.

“Data ini menjadi evaluasi penting agar kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa menghadapi TKA semakin baik ke depan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah di Provinsi Lampung. (skr/rdn)

The post Komisi X : Pemda Punya Peran Strategis SukseskanTKA di Daerah appeared first on banteninside.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Futsal Kota Serang itu akan memimpin otoritas angkat besi Kota Serang hingga 2030 mendatang. Ia langsung menghadapi tugas berat dalam waktu dekat untuk meraih prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XII/2026 Banten Juni mendatang.

Ketua Karateker PABSI Kota Serang, Tb. Kumaru Nurzaman mengatakan, kepengurusan Pengcab PABSI Kota Serang sudah sempat vakum sejak 2024 lalu, sehingga sangat bersyukur karena akhirnya Pengcab PABSI Kota Serang bisa aktif kembali dengan dilaksanakannya Muskot.

“Saya bersyukur akhirnya Pengcab PABSI Kota Serang bisa menggelar Muskot, karena memang organisasi ini sempat vakum sejak 2024 lalu,” ujarnya.

Baca juga FFF x PSSI: Penguatan Sepak Bola Putri melalui Program <i>Next Goal</i>

Padahal, kata dia, pada Pengcab PABSI Kota Serang bernaung atlet peraih medali emas Olimpiade, Rizki Juniansyah. Sehingga sangat disayangkan, jika pembinaan untuk atlet terganggu akibat organisasi yang tidak berjalan dengan baik.

“Tentunya saya sebagai karateker yang ditunjuk dari Pengprov PABSI Banten, lega PABSI Kota Serang bisa kembali hidup. Apalagi di sini ada Rizki Juniansyah, sangat disayangkan jika pembinaan terganggu,” katanya.

Sementara Ketua PABSI Kota Serang, Muhammad Arif Hamdi mengaku berterima kasih atas amanat yang diberikan kepadanya. Dia akan memaksimalkan amanat tersebut dengan baik, untuk melakukan pembinaan angkat besi di Kota Serang lebih baik.

“Terima kasih atas amanat yang diberikan. Tentunya saya berharap bisa melahirkan Rizki Juniansyah lain, agar prestasi angkat besi Kota Serang berkelanjutan dan merata. Tugas terdekat saya yakni untuk meraih prestasi terbaik pada ajang Popda XII/2026 Banten di Juni mendatang,” pungkasnya. (ukt)

The post Arif Hamdi Nahkodai Pengcab PABSI 2026-2030 appeared first on banteninside.

Mengutip pssi.org, program ini diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu, 15 April 2026, di Institut Français Indonesia (IFI), Jakarta.

Melalui program ini, PSSI bersama menghadirkan pendekatan pengembangan yang menyeluruh. Sebanyak 400 pemain putri usia dini (7-12 tahun) terlibat dalam Coaching Clinic – Grassroots Festival di Bandung pada tanggal 11 dan 12 April 2026. Sebanyak 60 pelatih juga mengikuti program peningkatan kapasitas kepelatihan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan langsung dari sejumlah pemain nasional yang hadir memberikan semangat kepada para peserta, di antaranya pemain Timnas Putri, Zahra Muzdalifah, Syafia Chorlienka, Laita Roati, serta pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa.

Pada sisi pengembangan kepemimpinan, Garuda Academy Executive Programme: Women’s Football & Sports Management Workshop digelar tanggal 14 April 2026 serta diikuti oleh 35 peserta perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang dalam ekosistem sepak bola dan futsal, termasuk staf federasi, administrator klub, pengelola kompetisi, profesional muda di industri olahraga, hingga individu yang ingin berkarier dalam manajemen sepak bola. Komposisi peserta ini dirancang untuk membangun pipeline dalam kepemimpinan sepak bola dan futsal Indonesia.

Baca juga Kemitraan PSSI dan KNVB, Ini Enam Fokus Memajukan Sepakbola Indonesia

Materi workshop mencakup berbagai aspek penting dalam manajemen olahraga modern, mulai dari lanskap dan model pengembangan sepak bola perempuan Prancis yang terintegrasi, dari tingkat grassroots hingga pembinaan talenta elite melalui pusat pelatihan seperti INF Clairefontaine, hingga kompetisi liga profesional yang kuat.

Pembelajaran ini diperkuat melalui implementasi nyata pada tahap lanjutan program, di mana sebanyak 20 pemain Timnas U-17 Putri Indonesia bersama lima pelatih akan mengikuti pelatihan imersif di INF Clairefontaine, Prancis, pada 3-9 Mei 2026 mendatang.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas teknis, pemahaman taktis, serta penguatan aspek mental melalui metodologi pelatihan yang diterapkan oleh French Football Federation, sekaligus memberikan paparan langsung terhadap sistem pembinaan sepak bola elite yang telah melahirkan pemain kelas dunia, sehingga para peserta diharapkan dapat membawa kembali pengetahuan dan praktik terbaik guna berkontribusi pada pengembangan sepak bola putri Indonesia di masa depan.

Apresiasi tinggi disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir atas terwujudnya kerja sama ini.

“Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan dilakukan dari usia dini hingga level elite, dengan dukungan sistem yang kuat, termasuk peningkatan kualitas pelatih, kompetisi, dan manajemen. Harapannya, program ini dapat melahirkan lebih banyak talenta perempuan Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional.” (red)

The post FFF x PSSI: Penguatan Sepak Bola Putri melalui Program <i>Next Goal</i> appeared first on banteninside.

Industri PPDP yang kuat diharapkan dapat menjadi motor penguatan pembiayaan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK (KE PPDP) Ogi Prastomiyono dalam sambutannya pada kegiatan PPDP Regulatory Dissemination Day 2026 di Jakarta, mengutip ojk.go.id, Senin(13/04/2026).

Ogi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa sektor PPDP memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun memiliki peran strategis di dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai sektor pelengkap, tetapi sebagai pilar stabilitas dan akselerator pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Ogi.

Baca juga SPMB 2026 : Dari Titipan Manual ke Intervensi Digital

Ogi juga menambahkan bahwa sektor PPDP juga berperan sebagai pengelola risiko sekaligus investor institusional yang mendukung pembiayaan jangka panjang.

“Sektor PPDP berperan sebagai risk management engine yang memberikan pelindungan terhadap berbagai risiko yang dialami masyarakat, serta memperkuat akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM dan sektor produktif,” tambahnya.

Untuk itu, ke depan OJK melihat diperlukan upaya yang lebih terarah agar pertumbuhan industri PPDP dapat lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang.

Menurut Ogi, tantangan utama sektor PPDP adalah memastikan pertumbuhan industri dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

“Untuk itu, dalam pertemuan tahunan IJK 2026 ditargetkan industri asuransi mencapai pertumbuhan sebesar 5-7 persen per tahun untuk aset dana pensiun diharapkan tumbuh 10-12 persen, namun untuk mencapai target dari RPJMN 2029 dibutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 7-9 persen untuk asuransi dan bahkan 23-25 persen per tahun untuk dana pensiun,” katanya.

Ogi memaparkan, total aset sektor PPDP per akhir Februari 2026 telah mencapai Rp2.992 triliun atau tumbuh sebesar 9,94 persen secara year-on-year dengan nilai investasi sebesar Rp2.313 triliun yang juga tumbuh sebesar 7,94 persen year-on-year.

Kontribusi terbesar berasal dari sektor dana pensiun sebesar Rp1.700 triliun, asuransi sebesar Rp1.219 triliun yang menunjukkan peran dominan kedua sektor ini dalam menopang industri PPDP.

Selanjutnya, seiring dengan dinamika global yang semakin kompleks, OJK menilai diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga kinerja industri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

OJK saat ini tengah mengkaji sejumlah kebijakan dan regulasi yang tepat dan dapat bermanfaat bagi industri PPDP untuk menjaga stabilitas kinerja PPDP menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi. Adapun regulasi yang akan diterbitkan OJK di tahun 2026 akan berfokus pada pemuatan tata kelola aspek potensial dan penyempurnaan pengawasan berbasis risiko.

Dalam rangka mendukung penguatan peran tersebut, OJK tengah menyusun Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 sebagai panduan bagi industri dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan serta mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

The post OJK Perkuat Regulasi Tata Kelola dan Pengawasan Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun appeared first on banteninside.

Jika dulu intervensi terjadi di ruang kepala sekolah, kini potensi itu bergeser ke ruang yang lebih sunyi, yaitu backend sistem penerimaan. Di sanalah otoritas terkonsentrasi, pada admin, operator, dan pihak yang memiliki akses kendali.

Di saat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jamaludin, telah mengingatkan masyarakat agar tidak percaya pada praktik-praktik tidak resmi.

“Orang tua jangan titip-menitip. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan bisa meluluskan anaknya dengan imbalan tertentu.”

Pernyataan ini terdengar tegas. Namun sesungguhnya, imbauan semacam ini menunjukkan bahwa praktik tersebut masih dianggap relevan dan mungkin belum sepenuhnya hilang.

Baca juga Bank Banten Gelar RUPST 28 April 2026

Tahap awal yang krusial dari proses SPMB adalah Pra-SPMB yang dimulai 20 April hingga 31 Mei 2026. Tahap ini i krusial, karena di sinilah input data dilakukan dan di sinilah pula potensi manipulasi pertama kali bisa terjadi.

Secara teknis, sistem daring memang dirancang untuk objektif. Namun dalam praktiknya, celah tetap ada dan pola-pola penyimpangan ini bukan sekadar dugaan liar, melainkan berulang dalam berbagai pelaksanaan penerimaan siswa di banyak daerah.

Modusnya beragam, pun aktor-aktornya. Sejumlah praktik curang yang potensial dilakukan adalah;

Intervensi data di backend sistem, bisa dilakukan oknum yang memiliki akses, baik operator internal, admin dinas, maupun pihak vendor, yang berpotensi mengubah peringkat, menggeser nilai, atau membuka dan mengunci kuota secara selektif.

Memanipulasi data domisili, melalui rekayasa alamat atau pelonggaran verifikasi administratif, yang bisa melibatkan oknum di tingkat verifikator data.

Penyalahgunaan jalur afirmasi, dengan memanfaatkan dokumen yang secara administratif sah, tetapi tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya—rawan melibatkan perantara maupun oknum yang meloloskan verifikasi.

Rekayasa jalur prestasi, melalui sertifikat yang tidak terverifikasi atau validasi yang longgar akibat tidak terintegrasinya basis data lomba.

Optimalisasi jalur mutasi, yang meski kecil kuotanya, sering menjadi jalur strategis karena pengawasannya relatif terbatas.

Hingga munculnya perantara atau “broker”, yang mengklaim memiliki akses ke dalam sistem dan menjembatani kepentingan orang tua dengan oknum yang memiliki kewenangan.

Semua ini bergerak di satu titik yang sama yakni, akses dan diskresi. Publik hanya melihat layar depan. Yang tidak terlihat adalah siapa yang bisa menyentuh data di belakangnya.

Pengalaman tahun sebelumnya menjadi pengingat penting. Pada pelaksanaan tahun ajaran 2025/2026, mencuat dugaan praktik “titipan” yang ikut menyeret salah satu pimpinan DPRD Banten. Tentu kasus itu membuka mata publik bahwa intervensi tidak selalu datang dari luar system, tetapi bisa mencoba masuk melalui relasi kuasa yang dimiliki aktor-aktor tertentu.

Lebih jauh, praktik semacam ini diduga tidak berdiri sendiri. Ada indikasi keterlibatan jejaring yang lebih luas, mulai dari perantara hingga oknum yang memiliki akses terhadap proses administratif maupun teknis. Inilah yang membuat persoalan “titipan” tidak lagi bisa dipandang sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai potensi masalah sistemik.

Di titik ini, peringatan tidak cukup hanya ditujukan kepada masyarakat. Para pejabat, tokoh masyarakat, dan tokoh politik juga harus menahan diri. Jangan memaksakan kehendak untuk meloloskan anak, kerabat, atau bahkan konstituen, dengan memanfaatkan pengaruh dan akses kekuasaan.

Karena setiap intervensi, sekecil apapun, bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak prinsip keadilan dalam pendidikan. Ketika satu kursi diperoleh lewat “jalur belakang”, maka ada satu hak siswa lain yang dirampas secara diam-diam.

Di sisi lain, publik juga tidak bisa lagi bersikap pasif. Transparansi tidak akan pernah cukup jika hanya diserahkan kepada penyelenggara.

Masyarakat harus ikut mengawasi dengan melaporkan kejanggalan, mempertanyakan proses, dan tidak ragu menggugat jika menemukan indikasi penyimpangan.

Tanpa tekanan publik, sistem akan cenderung kembali ke pola lama, tertutup, elitis, dan rentan disusupi kepentingan.

Tanpa audit terbuka dan mekanisme pengawasan yang benar-benar independen, klaim transparansi menjadi rapuh. Sistem boleh saja berbasis digital, tetapi jika kontrolnya tertutup, maka transparansi dengan mudah berubah menjadi ilusi. (***)

The post SPMB 2026 : Dari Titipan Manual ke Intervensi Digital appeared first on banteninside.