Seorang anak muda sebut saja, Kiki, baru saja selesai mengikuti sidang penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Wilayah Kerja II Banten di Kota Serang. Dia tampak lega keluar dari ruang sidang BPSK. Kiki adalah konsumen bahan bangunan yang mengadukan pelaku usaha bidang material ke BPSK. Menurut Kiki, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait produk yang dibelinya, sehingga dirinya menderita kerugian akibat ketidaklengkapan informasi yang diterimanya tentang teknis pemanfaatan produk yang dia beli. Di BPSK, Kiki mendapatkan hak ganti ruginya dari pelaku usaha melalui sidang penyelesaian sengketa konsumen di BPSK.
Sekelumit cerita proses penyelesaian sengketa yang berhasil dilaksanakan oleh BPSK itu memberikan angin segar bagi penegakan hak-hak konsumen di Banten, sekaligus menjadi pelajaran bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk memperhatikan hak dan kewajibannya.
Perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Di Indonesia, kerangka hukumnya telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan jaminan atas hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha agar beritikad baik, transparan, dan bertanggung jawab atas produk yang ditawarkan.
Dalam konteks implementasi, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi instrumen strategis. BPSK dibentuk untuk memberikan akses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana di luar jalur pengadilan. Peran ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain itu, regulasi teknis juga diperbarui melalui berbagai Peraturan Menteri Perdagangan yang menyesuaikan kebutuhan kelembagaan dan operasional BPSK di daerah.
Konsumen sering berada pada posisi yang lemah dibanding pelaku usaha, baik dari sisi informasi, akses, maupun daya tawar. Karenanya, negara harus hadir aktif untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif, tidak hanya normatif tetapi juga implementatif.
Baca juga Bahasa Kekuasaan dan Hasrat Melanggengkan Takhta
Di sinilah posisi strategis BPSK menjadi krusial. BPSK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai representasi kehadiran negara di tingkat lokal dalam melindungi konsumen. Namun, efektivitas BPSK sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan operasional BPSK, mulai dari dukungan anggaran, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Lebih dari itu, pemerintah provinsi juga perlu mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hak-hak konsumen serta mekanisme pengaduan melalui BPSK. Tanpa upaya ini, keberadaan BPSK berpotensi tidak optimal karena rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.
Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan semata soal regulasi, tetapi juga soal komitmen kelembagaan dan politik anggaran. BPSK sebagai ujung tombak penyelesaian sengketa perlu diperkuat secara sistemik, agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam mewujudkan keadilan bagi konsumen. (***)
